Stube-HEMAT Yogyakarta

Program Masyarakat Sipil

Ayo Kaum Muda Bersinergi

dan Bangkit untuk Negeri

Masyarakat sipil Indonesia belum terwujud seutuhnya! Dengan populasi lebih dari 200 juta yang tersebar di ribuan pulaunya, dan kondisi masyarakat yang beragam dari segi mata pencaharian, pendidikan, ekonomi, tradisi dan budaya, Indonesia menghadapi berbagai keterbatasan. Ketidakmerataan berbagai akses antar pulau berdampak pada kesenjangan perkembangan masyarakat antar wilayah, bahkan kemajuan ekonomipun hanya dinikmati oleh mereka yang memiliki kemampuan mengakses. Untuk itulah diperlukan penguatan Masyarakat Sipil yang oleh Stube-HEMAT Yogyakarta diwujudkan dalam pelatihan dengan tema Ayo Kaum Muda Bersinergi dan Bangkit untuk Negeri.

Diskusi dengan koordinator Indonesia Corruption Monitoring (ICM), Tri Wahyu KH, S.H yang diadakan pada 20 dan 28 November 2012 mengawali rangkaian acara untuk membuka wawasan peserta mengenai apa itu Masyarakat Sipil. Rangkaian pelatihan Civil Society berlanjut pada 7 – 9 Desember 2012 di Wisma Sargede Yogyakarta dengan peserta mahasiswa dari berbagai daerah dan bidang studi. Pelatihan ini mengajak peserta berpikir apa itu masyarakat sipil serta permasalahan-permasalahan yang dialami masyarakat.

Kunjungan peserta ke beberapa lembaga sosial seperti Yayasan Satunama dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan kehadiran narasumber dari Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) dalam diskusi kelompok memberi pemahaman peserta ke lembaga mana masyarakat bisa mengadukan permasalahan berkaitan dengan ketidakpuasan pelayanan publik.

Yayasan Satunama, yang berkantor di Sendangadi, Mlati, Sleman, merupakan community education yang mendampingi masyarakat, khususnya di Indonesia bagian timur. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah, (sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional) adalah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD. Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) DIY, diwakili oleh Dwi Priyono, SH sebagai anggota LOS DIY bidang Kerjasama dan Penguatan Masyarakat, mengungkapkan bahwa LOS bergerak untuk mewujudkan penyelenggaraan usaha yang bersih, bebas KKN, bebas penyalahgunaan wewenang, serta praktek usaha yang tidak beretika.

Proses pembentukan perundang-undangan sebagai kekuatan hukum yang mengatur masyarakat dijelaskan oleh Sri Handayani RW, SH, MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta. Berbagai pertanyaan muncul seputar tahapan pembentukan suatu usulan sampai menjadi peraturan perundangan, kesempatan masyarakat ikut mengontrol, mengawasi dan memberikan usulan dalam proses penyusunan undang-undang, serta bagaimana penyelenggaraan publik hearing antara dewan dan masyarakat sipil.

  

Model-model penguatan masyarakat sipil, di berbagai bidang di antaranya disampaikan oleh Dr. Murti Lestari (ekonomi), Dr Wimmie (teknik informatika), Susilo Nugroho atau Den Baguse Ngarso (seni dan budaya), dan Suparlan dari WALHI untuk lingkungan. Pemahaman akhir dari masyarakat sipil dalam berbagai model penguatan adalah menjadikan masyarakat yang memiliki kemampuan, kualitas dan hasrat (inner motivated) untuk menjadikan dirinya sebagai masyarakat yang tumbuh berkembang secara kuantitatif sehingga bisa disebut sebagai masyarakat yang berkualitas. (TRU) ***